Wan Siswandi Pimpin Pertemuan dengan Plt Sekretaris BNPP di Kabupaten Natuna

Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Wan Siswandi menggelar pertemuan  dengan Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI, Suhajar Diantoro yang melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Natuna, bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna, Jalan Batu Sisir Bukit Arai, Ranai, kamis (26/12) lalu. Dalam sambutannya, Wan Siswandi menerangkan bahwa saat ini pemerintah daerah sedang mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat melalui program percepatan pembangunan pada sector Perikanan, Pariwisata, Migas, Pertahanan dan Pengendalian Lingkungan.

Sebagai dukungan atas program tersebut, pemerintah daerah turut andil, diantaranya melakukan pendekatan dengan masyarakat diantaranya terkait pembebasan lahan atas berbagai fasilitas yang akan dibangun di daerah.

Sesuai regulasi yang berlaku, dari kelima sector yang dilakukan percepatan, terdapat dua sector yang menjadi ranah kewenangan daerah yang sedang digiatkan, yaitu perikanan dan pariwisata, namun demikian untuk merealisasikan hal tersebut dirasa tetap membutuhkan campur tangan dan keterlibatan semua pihak, baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun lapisan masyarakat. Oleh karenanya Siswandi berharap sinergisitas dari semua pihak dirasa sangat penting untuk dilakukan, agar rencana pembangunan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan terukur.

Pada kesempatan yang sama Plt. Sekretaris BNPP, Dr. H. Suhajar Diantoro menyampaikan bahwa sesuai dengan arahan Presiden RI agar batas negara dijadikan sebagi beranda terdepan NKRI yang harus dilakukan percepatan pembangunan sebagai miniature pembangunan nasional.

Melalui BNPP yang diketuai Menteri Dalam Negeri dengan anggota 20 Kementerian dan 7 Lembaga, serta Menkopolhukam sebagai Ketua Dewan Pengarah, telah merancang konsep pembangunan perbatasan agar dapat dilakukan akselerasi secara bersamaan seluruh bidangnya.

Melalui kunjungan ini, Suhajar mengakui bahwa pihaknya berharap agar mendapatkan informasi, pengajuan dan rancangan pembangunan yang tepat dan dibutuhkan oleh masyarakat setempat melalui informasi, data dan masukan dari perwakilan Camat dan Lurah sehingga pembangunan lima tahun kedepan akan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.

Suhajar juga menerangkan bahwa diantara tugas yang diemban BNPP diantaranya adalah bagaimana mengkoordinir, membuka keterisolasian daerah perbatasan negara seperti jalan, jembatan, pelabuhan, Bandar udara dan mengelola lalu lintas orang dan barang yang pada dasarnya menjadi salah satu indicator pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sebuah daerah.

Namun yang tidak kalah pentingnya dalam mewujudkan hal diatas, adalah mempersiapkan sumberdaya manusia yang kedepannya dapat memaksimalkan potensi perbatasan, terutama para aparatur yang bertugas di beberapa dinas strategis seperti pada Disperindang dan UMKM Dinas Pertanian, Pariwisata, Perikanan dan beberapa dinas pengelola potensi daerah lainnya. Oleh karenanya, sumbang saran dan pemikiran dari seluruh pemangku kepentingan di daerah sangat dibutuhkan bagi mengumpulkan data dan informasi untuk menyusun rancangan pembangunan lima tahun kedepan.

Dalam kesempatan tersebut, beberapa Pimpinan OPD juga menerangkan bahwa masih terdapat berbagai kendala dan kondisi fasilitas yang sampai saat ini menjadi hambatan bagi pelaksanaan pelayanan, seperti keberadaan pelabuhan yang belum dimiliki seluruh kecamatan, terdapat beberapa sekolah yang masih membutuhkan penambahan fasilitas pendukung pendidikan, serta berbagai permasalahan yang membutuhkan intervensi baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya Ketua DPRD Kabupaten Natuna, para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (HUmas_Pro/Sono/Eki)

RILIS PERS, Nomor : 1059 /IP/HUMAS-PROTOKOL/2019