PEMKAB NATUNA Website Resmi Pemkab Natuna, Provinsi Kepulauan Riau
(wartaKominfo) – Sejarah Hari Nusantara berawal dari lahirnya Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957. Menurut situs KKP, Deklarasi Djuanda dicetuskan oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, Djuanda Kartawidjaya. Pernyataan Djuanda Kartawidjaya saat itu berbunyi, “Bahwa semua perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang masuk daratan NKRI adalah bagian-bagian yang tak terpisahkan dari wilayah yurisdiksi Republik Indonesia”. Hal tersebut kemudian dikenal dengan istilah Deklarasi Djuanda.
13 Desember 2021, Dalam Peringatan hari Nusantara yang digelar oleh instansi masyarakat garis depan nusantara melaksanakan dialog wawasan nusantara yang memiliki urgensi Deklarasi Djuanda memiliki arti strategis dalam dimensi berbangsa, antara lain : hukum, politik, hankam, ekonomi, iptek, pariwisata dan kemaritiman.
Wakil Bupati Natuna Rodhial Huda yang hadir sebagai narasumber pada dialog kebangsaan tersebut secara khusus menyampaikan mengenai faktor faktor kunci wilayah perbatasan laut Indonesia, salah satunya Kepulauan Natuna. Beliau menjelaskan ada 4 yang menjadi urgensi dalam memahami faktor faktor perbatasan laut Indonesia, diantaranya : Penetapan Batas Maritim, aspek hukum, aspek lingkungan, dan aspek sosial ekonomi.
“Dalam penerapan batas maritim meliputi : kebijakan kewilayahan termasuk perundingan penetapan batas maritime sedangkan dalam aspek hukum hal yang perlu di perhatikan kapasitas sumberdaya yang berfokus pada finansial, teknologi, dan SDM yang didukung oleh kelembagaan dan tata kelola. Sementara dari aspek lingkungan dapat mengambil langkah dengan menjalin kerjsama dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan serta mitigasi bencana dan manajemen risiko. Terakhir yang tidak kalah penting adalah aspek sosial ekonomi berfokus pada pembangun yang berkesinambungan pada wilayah perbatasan” jelas Rodhial Huda.
Lebih lanjut Rodhial Huda menambahkan secara geografis jumlah luas laut kita bertambah namun faktanya pemanfaatan hasil laut kita masih belum maksimal. Banyaknya kegiatan laut namun tidak juga membuahkan hasil yang jauh lebih besar. Harusnya sistem pemerintahan dapat memberikan dukungan sehingga pemanfaatan hasil laut sebagai penyelesaian masalah sosial dapat diwujudkan.
“kurang maksimal pemanfaatan kekayaan laut juga tidak didukung dengan sumberdaya yang pontensial, bahkan system pendidikan yang berfokus pada dunia maritim juga sangat minim. Hal ini menjadi tugas besar masing masing kepala daerah bagaimana edukasi masalah kemaritiman lebih digalakan, tentunya bagaimana daerah perbatasan memiliki system pendidikan khusus yang berfokus pada potensi daerah yang merujuk pada kecakapan sumberdaya sesuai yang dibutuhkan daerah perbatasan” tambah rodhial huda.
Rodhial Berharap kejelasan hukum laut harus dapat diperhitungkan dalam pembangun wilayah kemaritiman perbatasan, karena dengan hukum laut yang jelas dapat menentukan langkah yang akan diambil untuk pembangunan wilayah perbatasan. Kemudian bagaimana pemerintah dapat mendorong putera daerah untuk fokus belajar pada bidang yang sesuai dengan potensi daerah.
(Diskominfo/Patli)
