PEMKAB NATUNA Website Resmi Pemkab Natuna, Provinsi Kepulauan Riau
Kawasan hutan sebagai salah satu penyedia sumberdaya alam dan ruang merupakan daya tarik bagi berkembangnya investasi baik dalam maupun luar negeri. Hal ini memberikan peluang besar bagi Provinsi Kepulauan Riau, dimana hampir seluruh wilayah daratan merupakan kawasan hutan.
Namun masih terdapat kendala dimana masalah penguasaan tanah dikawasan hutan belum tuntas. Hal ini menjadi tanggungjawab bersama sebagai bentuk kehadiran pemerintah bagi memberikan kepastian hukum sekaligus upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Demikian disampaikan Bupati Natuna melalui Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Nantuna, Hardinansyah, SE.M.Si dalam sambutannya ketika membuka kegiatan Sosialisasi Peraturan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, selasa (17/04) pagi, di Natuna Hotel, Ranai, yang dihadiri oleh para camat, lurah dan kepala desa se-Kabupaten Natuna.
Hardinansyah menerangkan bahwa untuk menyikapi masalah kepemilikan lahan kawasan hutan, Pemerintah Provinsi Kepri telah menerbitkan Keputusan Gubernur Kepri Nomor 88 tahun 2018 tentang Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan yang diketuai oleh kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, yang selanjutnya didaftarkan secara kolektif oleh Bupati dan Walikota serta jajarannya, sampai dengan camat dan kepala desa/lurah.
Untuk itu melalui kegiatan ini, diharapkan kepada seluruh unsur terkait, terutama bagi jajaran pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan desa sebagai ujung tombak pelayanan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, harus adanya kesepahaman dan sinergitas agar bentuk pelayanan dan informasi dapat disampaikan secara baik untuk membangun pemahaman secara utuh bagi memberikan jaminan hukum kepada seluruh masyarakat.
Galeri Sosialisasi Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan
(Humas_Pro/Sono/Alex)
