PEMKAB NATUNA Website Resmi Pemkab Natuna, Provinsi Kepulauan Riau
Kegiatan Penyusunan Disagregasi (PMTB) merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018. Sejalan dengan Prioritas Nasional Tahun 2018 yaitu “Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata” pada program perbaikan iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja.
Namun untuk mendukung hal diatas, dibutuhkan data investasi fisik atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang telah didisagregasi menurut Institusi dan lapangan usaha.
Bagi memenuhi kebutuhan tersebut, Pemerintah melalui Bappenas meminta BPS untuk melaksanakan survey penyusunan Disagregasi PMTB Tahun 2018.
Hal ini di Sampaikan Bupati Natuna melalui Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Drs. H. Izwar Asfawi ketika membuka acara Sosialisasi Penyusunan Disagregasi PMTB Tahun 2018 di Aula Tren Central Jln Pramuka Ranai Selasa (17/04) pagi, yang dihadiri oleh Kepala BPS Kepulauan Riau, Kepala BPS Kabupaten Natuna, OPD terkait dan peserta kegiatan.
Selanjutnya Izwar Asfawi menyampaikan bahwa Survey tersebut bertujuan untuk memperoleh sumber data penyusunan Disagregasi matriks PMTB menurut jenis barang modal – lapangan usaha dan jenis barang modal – sektor institusi, serta data neraca nasional lain yang tertarik dengan investasi.
Adapun cakupan wilayah kegiatan pendataan survey tahun 2018 dilaksanakan di 34 provinsi yang meliputi 514 Kabupaten/ Kota di Indonesia.
Sedangkan di Kepulauan Riau dilaksanakan di seluruh Kabupaten /Kota dengan jumlah sampel terpilih sebanyak 835 responden.
Khusus di Kabupaten Natuna jumlah sampel terpilih sebanyak 88 responden dengan jadwal pelaksanaan pada bulan April- Juni 2018.
Pada Kesempatan yang sama Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna, Drs. Bustami menyampaikan bahwa tujuan dan manfaat kegiatan ini adalah memperoleh data PMTB yang lebih terinci berdasarkan institusi, industri / lapangan usaha dan jenis Komoditi.
Data diatas sangat dibutuhkan untuk mendukung bahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan seperti kebijakan investasi dan determinasi penguatan sektor industri, memperoleh indikator untuk penghitungan usia pakai menurut jenis Komoditas dan industri.
Selain itu, survei juga dibutuhkan untuk memperoleh data populasi beberapa jenis komoditas yang menjadi PMTB menurut Wilayah/Regional, sebagai media evaluasi dan untuk mengukur kontribusi investor dalam pencapaian pembangunan secara periodik, serta menjadi sumber data dalam penghitungan stok kapital menurut lapangan usaha.
(Humas_P /Sri & Diana/Alex)
