PEMKAB NATUNA Website Resmi Pemkab Natuna, Provinsi Kepulauan Riau
WartaKominfo_ Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) merupakan suatu momen penting yang di tunggu-tunggu oleh masyarakat Kabupaten Natuna terutama bagi Anak-Anak yang sudah menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi untuk memperoleh pekerjaan tetap. Minimnya perusahaan yang ada di Natuna membuat seleksi CPNS ini menjadi incaran bagi Anak Natuna untuk saling berkompetisi memperoleh sebuah pekerjaan yang lebih baik. Terkait dengan hal itu, melalui seleksi CPNS 2019 ini pemerintah Kabupaten Natuna berharap dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam mengisi kekosongan di pemerintahan khususnya untuk masyarakat asli Natuna.
Tahun 2019 ini, Kabupaten Natuna mendapatkan alokasi CPNS sebanya 179 formasi, yang terdiri dari tenaga pendidikan 72 orang, tenaga kesehatan 56 orang dan tenaga teknis sebayak 51 orang. Sedikit merosot dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 290 formasi, diantaranya untuk alokasi tenaga pendidikan sebayak 160 orang, tenaga kesehatan 100 orang dan tenaga teknis sebayak 30 orang.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Natuna Ewita Yuda mengatakan, sebelumnya pemerintah Kabupaten Natuna melalui surat Bupati Natuna telah mengusulkan alokasi 840 formasi yang terdiri dari 418 formasi CPNS dan 442 formasi P3K untuk wilayah Kabupaten Natuna kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia. Namun Kemenpan RB melalui Surat Keputusan Nomor 649 tahun 2019, telah menetapkan kebutuhan formasi CPNS untuk Kabupaten Natuna tahun 2019 sebanyak 179 formasi.
“Jadi kemenpan RB menetapkan kebutuhan formasi bagi seluruh instansi pemerintah dengan kriterianya sendiri. Pemerintah daerah tidak tahu seperti apa mekanismenya” Ujar Ewita Yuda dalam acara KOPI PAGI di RRI Ranai, Jum’at (15/11).
Kurangnya kuota formasi yang telah ditetapkan oleh Kemen PANRB dari usulan pemerintah Kabupaten Natuna merupakan suatu persoalan yang harus dijadikan pelajaran kedepannya. Apalagi terkait dengan formasi-formasi yang memang diperlukan dan diprioritaskan di Kabupaten Natuna namun dengan keputusan Kemen PANRB, dimana Pemerintah Daerah juga tidak tau dasar pertimbangannya sehingga yang diprioritaskan tersebut tidak masuk.
Hal tersebut disampaikan oleh Junaidi Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Natuna juga dalam Acara KOPI PAGI. Terkait dengan hal itu, DPRD menyayangkan jika lain yang kita perlukan lain pula yang telah ditetapkan. Menurut junaidi hal seperti ini harus ditanggapi serius kedepannya, koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus lebih ditingkatkan lagi.
“Disinilah PR kita kedepan. Bagaimana betul-betul yang kita anggap itu penting, tetapi tidak masuk kedalamnya. Kita jemput ke Kemenpan, kami perlu yang ini pak. Jadi kita tidak bisa lagi menunggu atau pasrah dengan keputusan yang ada di Kementerian, karena mereka pun tidak tau apa kebutuhan kita di sini” ujar Junaidi.
Selain itu, Junaidi juga berharap kedepannya koordinasi antara pemerintah legislatif dan eksekutif juga harus saling terjaga. Karena menurutnya, selaku Anggota DPRD, apapun keluhan dan aspirasi masyarakat pasti disampaikan kepada DPRD bukan kepada pemerintah eksekutif. Oleh karena itu, ia berharap kedepan apapun permaslahannya, duduk bersama antara DPRD, Pemerintah Daerah dan unsur yang bersangkutan lainnya akan lebih mudah dalam memperoleh solusi terbaik. (Diskominfo/Mardi).
