PEMKAB NATUNA Website Resmi Pemkab Natuna, Provinsi Kepulauan Riau
Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yeni Suprapti memenuhi undangan Halal Bi Halal dari pihak Kecamatan Bunguran Batubi, jumat (21/06) pagi, bertempat di Ruang Aula Kantor Camat Bunguran Batubi, Kegiatan tersebut dihadiri oleh para staf Pemerintahan Kecamatan, Kepala Desa dan para tokoh masyarakat setempat.
Dalam sambutannya, Ngesti sangat berterima kasih karena telah diundang dalam kesempatan ini sebagai upaya bersama dalam memelihara silaturrahmi sekaligus sebagai momentum komunikasi dua arah antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.
Mengingat masih dalam momentum Idul Fitri 1440 Hijriyah, dirinya juga menyampaikan permohonan maaf lahir dan bathin, karena dirinya mengakui sebagai manusia biasa, baik pribadi maupun perannya sebagai unsur pemerintah daerah dimana terkadang kebijakan yang diambil tidak sesuai aspirasi maupun harapan seluruh masyarakat.
Hal ini diakuinya tidak lain adalah mengingat tugas pemerintah daerah harus selalu mempertimbangkan berbagai regulasi pelaksanaan pembangunan maupun upaya mewujudkan pemerataan dimana dengan kemampuan daerah yang terbatas terkadang tidak memungkinkan untuk memenuhi seluruh aspirasi pembangunan secara instan.
Ngesti mengatakan juga bahwa untuk saat ini focus pembangunan diwilayah Kecamatan Bunguran Batubi diantaranya dititik beratkan pada jalan dan jembatan sebagai akses penghubung antara desa dengan desa yang lain, mengingat terdapat beberapa titik terdapat jembatan dengan kondisi sangat memprihatinkan.
Dalam kesempatan yang sama Camat Bunguran Batubi, Nurparta menyampaikan penghargaan kepada Wakil Bupati Natuna karena berkenan memenuhi undangan kegiatan ini, dimana kesempatan ini juga akan dimanfaatkan untuk menyampaikan beberapa aspirasi terkini yang berasal dari masyarakat.
Adapun beberapa usulan yang disampaikan ketika itu, pemerintah mengharapkan adanya perbaikan jembatan penghubung menuju Bunguran Batubi dimana belakangan ini sering menyebabkan kecelakaan pengguna jalan.
Selain itu, Nurparta juga menyampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu Wakil Bupati juga telah menerangkan bahwa pihak terkait berjanji untuk segera menerbitkan Sertifikat kepemilikan tanah warga ex transmigrasi, namun sampai saat ini hal tersebut belum terealisasi.
Oleh karenanya, Nurparta juga mewakili masyarakat tersebut berharap adanya perhatian pemerintah daerah untuk terus focus dalam mengawal proses realisasi sertifikat kepemilikan tanah tersebut, sehingga nantinya masyarakat benar-benar mendapatkan haknya sesuai peraturan dan perundang-undangan. (Humas_Pro/Sunar)
RILIS PERS, Nomor : 886 /IP/HUMAS-PROTOKOL/2019
