PEMKAB NATUNA Website Resmi Pemkab Natuna, Provinsi Kepulauan Riau
Bursakota.co.id, Natuna – Bupati Natuna, Wan Siswandi menyampaikan, hingga saat ini masih ada sekitar Rp100 milyar dana tunda salur yang belum disalurkan oleh pemerintah pusat ke daerah.
Menyikapi hal tersebut, Bupati Natuna Wan Siswandi berencana akan berangkat ke Jakarta menemui Kementeri Keuangan (Kemenkeu) untuk meminta kejelasan dana tunda salur DHB yang masih tersendat dari pemerintah pusat.
“Ada Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum disalurkan, kemaren saya liat di Bagian Keuangan ada Rp100 miliar lebih DBH yang belum disalurkan, secepatnya kita akan ke Jakarta temui Menkeu untuk meminta kejelasan dana tunda salur yang masih tertahan oleh pemerintah pusat,”ujar Siswandi kepada sejumlah wartawan usai rapat paripurna pengesahan APBD tahun 2022 di gedung DPRD Natuna, (30/11).
Dikatakan Siswandi, dana tunda salur yang masih tertahan di pemerintah pusat harus secepatnya di urus mengingat sudah memasuki ahir tahun 2021.
“Saya juga akan mengupayakan dalam waktu dekat ini bersama bagian keuangan dan teman-teman akan berangkat ke Jakarta, untuk minta disalurkan, karena memang ada anggarannya, kalau tidak ada kita tidak berani meminta,”ujar Bupati.
Sementara itu, terkait hutang piutang dengan pihak ketiga, Bupati Wan Siswandi menyampaikan akan segera dilakukan pembayaran setelah dana tunda salur DBH masuk ke kas daerah.
“Masalah hutang piutang dengan pihak ketiga, kita masih upayakan agar pemerintah pusat segera menyalurkan tunda salur yang belum di bayarkan, nanti setelah dana tunda salur masuk pasti akan dibayar,”jelas Bupati.
Ketikan disinggung tentang program pemulihan ekonomi, Bupati Wan Siswandi mengatakan, semua kegiatan dibuat untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat.
“Kalau berbicara tetang pemulihan ekonomi, yang penting kegiatan itu jalan dulu, dengan berjalannya kegiatan otomatis pemulihan ekonomi akan berjalan juga,”ujarnya.***(don)
