Bupati Natuna Buka Musrenbang Tingkat Kabupaten Natuna

Bertempat di Gedung Serbaguna Sri Serindit, selasa (3/3) malam, Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal membuka kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten Natuna tahun 2020 yang disejalankan dengan Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna.

Turut hadir Ketua dan anggota DPRD Natuna, Sekretaris Daerah, Para Asisten, , Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para Camat, Instansi Vertikal, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

Melalui Musrenbang yang diikuti oleh segenap pemangku kepentingan, selanjutnya dapat melakukan penajaman, penyelarasan dan klarifikasi atas program dan kegiatan yang diusulkan untuk mencapai kesepakatan terhadap materi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna tahun anggaran 2021.

Dalam sambutan pembukanya, Hamid Rizal menyampaikan bahwa Musrenbang yang dilaksanakan ini mempunyai arti penting dalam rangkaian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

Melalui Musrenbang yang diikuti oleh segenap pemangku kepentingan, selanjutnya dapat melakukan penajaman, penyelarasan dan klarifikasi atas program dan kegiatan yang diusulkan untuk mencapai kesepakatan terhadap materi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna tahun anggaran 2021.

Selanjutnya, Hamid mengatakan mengenai perencanaan pembangunan tahun 2021 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2016 – 2021. Untuk itu, Hamid berharap agar terjalin kerjasama dan perhatian dari semua pihak, bagi mewujudkan capaian realisasi target pembangunan sesuai informasi yang tertuang dalam hasil Musrenbang nanti.

Selanjutnya Hamid juga menjelaskan beberapa capaian indicator pembangunan Natuna pada tahun 2019, diantaranya :

1. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2019 sebesar 3,33% mengalami penurunan dibanding dengan tingkat pengangguran terbuka tahun 2018 yaitu sebesar 3,52%.
2. Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Natuna mengalami peningkatan menjadi sebesar 72,63% tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 sebesar 72,10%.
3. Tingkat ketimpangan pembangunan yang diukur melalui gini ratio, masih stabil di angka 0,33% sama dengan tahun sebelumnya.
4. Tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna mengalami peningkatan sebesar 5,95%. Sedangkan tahun 2018 angka pertumbuhan ekonomi sebesar 4,48%.
5. Angka kemiskinan Kabupaten Natuna 2019 sebesar 4,42%. Ini menurun dibandingkan angka kemiskinan tahun 2018 sebesar 4,68%.

Selain itu, Hamid berharap pemilihan tema “Penguatan ekonomi menuju masyarakat yang sejahtera” pada musrenbang RKPD Kabupaten Natuna tahun 2021, dimaksudkan agar dapat menjawab isu strategis yang telah ditetapkan, antara lain:

1. Pembangunan berkeadilan gender, kualitas pembangunan manusia, pembangunan infrastruktur daerah dan percepatan kawasan strategis Kabupaten Natuna yang integritas secara sektor dan parsial serta berwawasan lingkungan.
2. Pembangunan infrastruktur informatika e-government pemerintah Kabupaten Natuna, Reformasi tata kelola birokrasi dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah yang berkompetisi,
3. Pengembangan dan penguatan ekonomi berbasis potensi sumber daya unggulan daerah, pengembangan dan penguatan investasi serta percepatan pembangunan daerah terluar sebagai daerah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Natuna, Andes Putra, menyampaikan bahwa dengan dilibatkan DPRD dalam pembahasan Musrenbang ini dapat memberikan masukan berupa aspirasi  masyarakat atau hal-hal yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu,  kegiatan musrenbang ini dapat dijadikan momentum strategis, untuk menentukan arah pembangunan, tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.

Selain itu Kepala Badan Perencanana, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D), Mustafa Al Bakhri dalam kesempatan tersebut melaporkan bahwa  melaporkan bahwa musrenbang Kabupaten Natuna tahun 2020 ini merupakan satu kesatuan sistem perencanaan yang dilaksanakan sebelum musrenbang desa dan kecamatan. Adapun tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan dan perumusan produk pembangunan bagi pemuktahiran rancangan RKPD dan rancangan Renja perangkat daerah. (Pro_Kopim/Zq/Sofian)

RILIS PERS, Nomor : 1121 /PRO_KOPIM/2020