PEMKAB NATUNA Website Resmi Pemkab Natuna, Provinsi Kepulauan Riau
(wartaKominfo) – Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Natuna menggelar Rapat Pembahasan Laporan Pendahuluan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kab. Natuna Tahap l, bertempat di Ruang Rapat Kantor BP3D, Rabu, 12/07/2023.
Dalam rapat tersebut di buka langsung oleh Asisten ll Bidang Perekonomian Basri yang di dampingi oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Natuna Raja Darmika, di hadiri oleh segenap Instansi Vertikal dan Kepala OPD Kabupaten Natuna, sementara hadir secara online melalui via zoom perwakilan BPBD Provinsi Kepri dan BNPB
Dalam sambutannya Basri Asisten ll Bidang Perekonomian menyampaikan bahwa rapat ini akan mempresentasikan kajian risiko bencana alam di Kabupaten Natuna.
“Rapat hari ini kita akan melihat presentasi tentang resiko bencana di daerah kita yaitu Kabupaten Natuna, selama ini kita menganggap bahwa di Natuna tidak terletak di pergerakan lempeng, tetapi walaupun itu di masih memiliki beberapa resiko bencana di antara telah terjadi di Kabupaten Natuna yaitu bencana banjir Bunguran besar dan juga tanah longsor di Serasan beberapa waktu lalu”. Ujarnya
Basri juga menyampaikan bahwa kegiatan rapat kajian ini berguna agar setiap stakeholder yang ada di wilayah dapat berisiko dapat melakukan mitigasi sesuai dengan kajian resiko yang telah di susun.
“Penyusunan laporan Risiko Bencana di Kabupaten Natuna ini di mana akan di Petakan baik di wilayah bunguran besar maupun luar pulau Bunguran yang masih satu wilayah dengan Kabupaten Natuna, dari kajian risiko bencana itu, kita akan akomodir kajiannya seperti apa, nanti dibuat langkah-langkah seperti apa dan insya allah kita akan sampaikan kepada stakeholder yang ada di wilayah (seperti) camat, supaya masyarakat mandiri bisa melaksanakannya mitigasi”. Ucapnya
Diakhir sambutannya Asisten ll Bidang Perekonomian Basri berharap semua pihak OPD yang terkait agar saling membantu karena Keterkaitan kebencanaan itu bukan milik BPBD, tapi seluruh.
“Keterkaitan kebencanaan itu bukan milik BPBD, tapi seluruh OPD dan juga masyarakat terlibat, dari swasta, tokoh masyarakat, media, itu juga harus terlibat semua, untuk itu kami berharap dari setiap OPD yang terkait agar saling membantu dengan cara memberikan data-data pendukung dalam menyusun kajian risiko bencana”. Harapnya
Sementara dalam kesempatan yang sama Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Natuna Raja Darmika menyampaikan bahwa kajian resiko bencana tahap l di lakukan 7 kecamatan yang terletak di bunguran besar Natuna.
“Pada Kajian Resiko Bencana Tahap l ini kami akan pemetaan di wilayah bunguran besar dulu yang terdiri dari 7 kecamatan yang kurun jangka waktu 5 tahun kedepannya, untuk pulau yang terpisah dengan bunguran besar kan kami lakukan di tahap ll sesuai dengan anggaran”. Ucapnya
Raja Darmika juga dari hasil masukan peserta rapat nanti akan membantu memecahkan permasalahan yang keterkaitan dengan kebencanaan di Kabupaten Natuna.
“Untuk hasil rapat ada beberapa masukan dari bapak ibu bagi pengembangan rencana ke depan, langkah-langkah kebijakan yang berkaitan dengan regulasi penanggulangan di Kabupaten Natuna sangat membantu kami bagaimana cara memecahkan permasalahan yang keterkaitan dengan kebencanaan di Kabupaten Natuna”. Ujarnya
Diskominfo/Sadria
